JAKARTA - Pasca tertangkap kameranya Arifinto yang menonton konten porno saat sidang paripurna beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Nurdiman Munir mengatakan BK akan memperketat pengawasan kepada para anggota dewan tersebut.
BK berencana akan melakukan rapat pleno pada Mei mendatang untuk membahas permasalahan pengawasan anggota dewan. "Kita akan rapatkan di pleno BK, jika semua anggota BK setuju untuk dibuat beberapa aturan pengawasan. Nanti hasil itu akan ditindaklanjuti ke pimpinan DPR RI, tapi kalau ternyata anggota BK tidak setuju maka tidak akan dilanjuti," ujar Nurdiman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/4/2011).
Beberapa opsi yang akan dibahas dalam rapat pleno BK nanti, lanjut Nudirman di antaranya, ketika rapat sidang paripurna apakah para anggota dewan berhak membuka games atau hal-hal yang tidak berkepentingan dalam paripurna. Selain itu, apakah diperbolehkan meninggalkan ruang sidang bagi anggota dewan yang mengantuk.
"Kalau teman-teman ada yang ngantuk itu bisa izin untuk tidur dulu. Ya biar citra DPR RI tidak jelek. Misalnya ada fotografer yang moto atau publik yang melihat lagi tidur lebih baik mereka keluar untuk tidur sebentar di ruangannya atau ruang VIP yang ada di ruang paripurna," kata politisi Partai Golkar ini.
Namun, lanjutnya aturan tidur tersebut masih perlu pertimbangan, hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh para anggota dewan yang malas.
"Makanya itu juga masih complicated. Nanti takut dimanfaatkan. Tapi nanti itu akan dibahas seusai reses pada Mei mendatang. Semuanya akan dibahas nanti," ungkanya.
Mengenai usulan Politisi PKS, Fahri Hamzah, yang mengatakan barang pribadi seperti handphone, iPad, dan laptop dilarang masuk ruang sidang paripurna, Nudirman tidak bisa memastikan untuk usulan tersebut.
"Sebenarnya kita tidak bisa nahan bahwa laptop atau elektronik lainnya untuk dilarang saat paripurna. Kalau itu kita minta fraksi yang menegur lah. Kalau itu kita tidak bisa terlalu jauh menghalangi. Tapi yang bisa BK larang ketika paripurna dilarang main games atau membuka situs-situs porno agar kejadian ini tidak terulang lagi," tutupnya.
Rabu
Catatan buruk Muhaimin sebagai politikus muda
Jakarta: Aksi simpati terhadap nasib dua anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lily Chadijah Wahid dan Effendy Choiri alias Gus Choi, terjadi di DPR. Sejumlah anggota Dewan, Kamis (17/3), menggalang dukungan untuk Lily dan Gus Choi agar tetap menjadi anggota DPR.
“Agar Muhaimin mencabut lagi. Jangan dia bunuh karir politiknya, ini catatan buruk Muhaimin sebagai politikus muda. Akan lebih legowo bila dia mencabut lagi keputusan re-call,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan dalam jumpa pers di DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (17/3).
Trimedya mengatakan pernyataan dirinya bukan bermaksud mengintervensi PKB. Tapi semata-mata karena tak menyangka PKB begitu respensif dengan sekonyong-konyong memecat Lily dan Gus Choi hanya gara-gara mendukung usulan Hak Angket Mafia Pajak.
Trimedya mengatakan, sepengetahuannya Muhaimin sebagai mantan Ketua PMII dahulu bukan orang yang otoriter. Langkahnya memecat Lily dan Gus Choi diduga karena tekanan dari Ketua Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, Gus Choi menjadi garda terdepan mendukung Muhaimin ketika pemakzulan almarhum Gus Dur.
“Saya kecewa begitu otoriternya seorang Muhaimin. Kalau lihat latar belakang sebagai Ketua PMII, saya tidak menyangka untuk kepentingan jabatan,” keluhnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengaku pernah mengalami nasib serupa dengan Lily dan Gus Choi. Ketika pada kasus Bank Century dirinya kencang mewacanakan pemakzulan SBY-Boediono.
“Dari pengakuan pimpinan partai saya digeser dari sekretaris fraksi atas permintaan penguasa. Maka tidak menutup kemungkinan ada intervensi kekuasaan yang paronoid ditambah pimpinan partai nurut,” kata Desmon.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menyatakan prihatin atas nasib Lily dan Gus Choi. Ia berharap PKB menarik kembali keputusannya.
Senada dengan ketiga koleganya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan proses verifikasi sampai proses gugatan Lily dan Gus Choi kepada PKB selesai di Pengadilan Jakarta Pusat. Kepada Lily dan Gus Choi, Yani berpesan agar tetap melakukan tugas-tugas sebagai anggota Dewan, bahkan kalau perlu meningkatkan kinerjanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo ikut menyesalkan aksi re-call terhadap Lily dan Gus Choi. Ia meminta kedua rekannya terus berjuang. “Kami akan menggalang dukungan,” tandas Bambang.
“Agar Muhaimin mencabut lagi. Jangan dia bunuh karir politiknya, ini catatan buruk Muhaimin sebagai politikus muda. Akan lebih legowo bila dia mencabut lagi keputusan re-call,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan dalam jumpa pers di DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (17/3).
Trimedya mengatakan pernyataan dirinya bukan bermaksud mengintervensi PKB. Tapi semata-mata karena tak menyangka PKB begitu respensif dengan sekonyong-konyong memecat Lily dan Gus Choi hanya gara-gara mendukung usulan Hak Angket Mafia Pajak.
Trimedya mengatakan, sepengetahuannya Muhaimin sebagai mantan Ketua PMII dahulu bukan orang yang otoriter. Langkahnya memecat Lily dan Gus Choi diduga karena tekanan dari Ketua Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, Gus Choi menjadi garda terdepan mendukung Muhaimin ketika pemakzulan almarhum Gus Dur.
“Saya kecewa begitu otoriternya seorang Muhaimin. Kalau lihat latar belakang sebagai Ketua PMII, saya tidak menyangka untuk kepentingan jabatan,” keluhnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengaku pernah mengalami nasib serupa dengan Lily dan Gus Choi. Ketika pada kasus Bank Century dirinya kencang mewacanakan pemakzulan SBY-Boediono.
“Dari pengakuan pimpinan partai saya digeser dari sekretaris fraksi atas permintaan penguasa. Maka tidak menutup kemungkinan ada intervensi kekuasaan yang paronoid ditambah pimpinan partai nurut,” kata Desmon.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menyatakan prihatin atas nasib Lily dan Gus Choi. Ia berharap PKB menarik kembali keputusannya.
Senada dengan ketiga koleganya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan proses verifikasi sampai proses gugatan Lily dan Gus Choi kepada PKB selesai di Pengadilan Jakarta Pusat. Kepada Lily dan Gus Choi, Yani berpesan agar tetap melakukan tugas-tugas sebagai anggota Dewan, bahkan kalau perlu meningkatkan kinerjanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo ikut menyesalkan aksi re-call terhadap Lily dan Gus Choi. Ia meminta kedua rekannya terus berjuang. “Kami akan menggalang dukungan,” tandas Bambang.
Langganan:
Postingan (Atom)